Perencanaan Pascatambang
(Mine Closure Planning)

LATAR BELAKANG
Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan diwajibkan untuk memenuhi kaidah good mining practice, serta berwawasan lingkungan. Hal tersebut juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010, tentang Reklamasi dan Pascatambang, dimana dalam kegiatan Reklamasi dan Pascatambang diwajibkan untuk memasukkan prinsip-prinsip Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta Konservasi 
Dengan dikeluarkannya Permen ESDM No. 7 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai pengganti Permen ESDM No. 18 Tahun 2008,  tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang memberikan panduan dalam penyusunan Dokumen Rencana Pascatambang (RPT) yang diharapkan. Penyusunan dokumen Rencana Pascatambang diwajibkan melibatkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder), baik pihak pemerintah, perusahaan, karyawan dan masyarakat sekitar yang berkepentingan.
Dokumen Rencana Pascatambang yang baik, dengan mengikuti panduan dalam Permen ESDM NO 7 tahun 2014, akan lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan proses konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Selain itu juga akan memudahkan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pascatambang, mencapai tujuan pascatambang, serta penyerahan kembali wilayah pertambangannya kepada pemerintah di kemudian hari.

Guna mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dalam Perencanaan Pascatambang, dirasa perlu adanya pelatihan yang memadai, sehingga peserta pelatihan mampu melakukan Perencanaan Pascatambang  di wilayah pertambangannya dengan baik.

MAKSUD PELATIHAN
Pelatihan Perencanaan Pascatambang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian dalam Perencanaan Pascatambang secara sistematis, sesuai panduan dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga tujuan Perencanaan Pascatambang  di wilayah pertambangannya dapat dicapai dan mendapatkan persetujuan oleh pemerintah.

TUJUAN PELATIHAN

1. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai Rencana Pascatambang
2. Mampu mengetahui tujuan Rencana Pascatambang dan hambatan hambatan yang mungkin timbul dalam Perencanaan Pascatambang
3. Mampu membuat Program dan Rencana Anggaran dan Biaya Pascatambang
4. Mengetahui Kriteria Keberhasilan Pascatambang
5. Mengetahui perencanaan Sosial Ekonomi Pascatambang
6. Mampu membuat rencana pengelolaan pascatambang
7. Mampu membuat rencana pemantauan pascatambang
8. Mengetahui kasus kasus yang mungkin terjadi pada pascatambang
9. Mampu melakukan pelaporan kegiatan pascatambang

LINGKUP BAHASAN PELATIHAN

1. Peraturan dan Kebijakan Pascatambang;
2. Prinsip Pascatambang;
3. Perencanaan Pascatambang;
4. Dampak Pascatambang;
5. Perencanaan Sosial Ekonomi Pascatambang;
6. Kriteria Keberhasilan Pascatambang;
7. Jaminan Pascatambang;
8. Pengelolaan Pascatambang;
9. Pemantauan Pascatambang;
10. Studi kasus Pelaksanaan Pascatambang.

PESERTA PELATIHAN 

1.  Para manager pertambangan dan Kepala Teknik Tambang
2.  Para Pengawas dan Manager di Lingkungan Pertambangan
3.  Mine engineer / mine operation
4. Environment / safety officer / Community Development
5.  Para karyawan kontraktor pertambangan
6.  Mereka yang berminat bekerja dalam industri pertambangan

INSTRUKTUR  
Tim Instruktur Pelatihan adalah ahli dan praktisi senior di bidang pascatambang yang berpengalaman.

WAKTU PELATIHAN
3 Hari,  waktu : 08.00 – 17.00 WIB

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PASCATAMBANG
Secara garis besar penyusunan Dokumen Rencana Pascatambang seperti termuat dalam Lampiran III Peraturan Menteri energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :